Keterlibatan dua akademisi IAIN Parepare sebagai penguji dalam seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, 22 September 2025, bukan sekadar simbol partisipasi perguruan tinggi. Dari kacamata pengamat pemerintahan dan pendidikan, momentum ini layak dibaca sebagai pergeseran paradigma: perguruan tinggi keagamaan, yang selama ini lebih dikenal sebagai pusat studi agama, kini tampil sebagai aktor kunci dalam menentukan arah birokrasi daerah.
Pertama, langkah Pemerintah Kota Parepare mempercayakan peran penting kepada Rektor dan seorang dosen hukum Islam menandakan kesadaran bahwa integritas dan etika publik adalah fondasi utama kepemimpinan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi, menghadirkan penguji yang memiliki rekam jejak moral dan akademik menjadi strategi cerdas untuk memastikan calon Sekda bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kompas nilai yang kuat.
Kedua, ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama melalui PTKIN tidak lagi dipandang sebatas penyelenggara pendidikan keagamaan. Ia kini diakui sebagai mitra strategis pembangunan daerah, sejajar dengan perguruan tinggi umum dalam memberi masukan, menguji, dan mengawal proses rekrutmen pejabat publik. Artinya, kampus keagamaan mulai diakui sebagai laboratorium kepemimpinan moral yang relevan dengan kebutuhan birokrasi modern.
Ketiga, keterlibatan PTKIN memberikan warna berbeda dalam proses seleksi. Para penguji dari IAIN Parepare membawa perspektif yang menekankan keseimbangan antara kemampuan manajerial dan nilai spiritual. Dalam konteks pelayanan publik, keseimbangan ini penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanusiaan.
Keempat, praktik ini dapat menjadi model nasional. Banyak daerah menghadapi tantangan regenerasi birokrasi yang bersih dan visioner. Dengan melibatkan PTKIN, pemerintah daerah di tempat lain bisa meniru Parepare untuk menanamkan nilai etika keagamaan ke dalam proses seleksi pimpinan. Kolaborasi ini adalah jawaban atas tuntutan masyarakat akan birokrat yang tidak hanya pandai mengatur anggaran, tetapi juga mampu menjaga martabat jabatan publik.
Sebagai pengamat, saya menilai apa yang dilakukan Parepare adalah investasi jangka panjang. Melibatkan kampus keagamaan sebagai penguji berarti menanam benih pemerintahan berbasis nilai, yang kelak melahirkan pejabat dengan karakter kuat. Ini bukan hanya soal memilih Sekda, tetapi soal merawat masa depan pemerintahan daerah yang beradab, transparan, dan berorientasi pelayanan.
Dengan demikian, sinergi Kementerian Agama, PTKIN, dan pemerintah daerah patut diapresiasi dan diperluas. Jika praktik baik ini terus direplikasi, kita bisa berharap lahirnya generasi pemimpin daerah yang bukan hanya cerdas secara teknokratik, tetapi juga mampu membawa ruh keadaban dan moralitas ke pusat kebijakan publik Indonesia.